MAKALAH
PERKEMBANGAN
PENDUDUK INDONESIA
DISUSUN
OLEH :
NAMA : KENNEDY
NPM : 15414812
KELAS :
2IB01
FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI
JURUSAN
TEKNIK ELEKTRO
2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya ucapkan kepada
Tuhan yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat saya dapat menyelesaikan makalah
ini. Ada pun makalah ini saya susun, untuk dapat memenuhi tugas Mata Kuliah
Pendidikan Lingkungan. Makalah ini saya beri judul “Perkembangan Penduduk
indonesia”. Saya berharap dengan disusunnya makalah ini dapat membantu
masyarakat mengetahui dan memahami pengertian tentang Perkembangan Penduduk
Indonesia. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.
DAFTAR ISI
LATAR BELAKANG
Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa
didefinisikan menjadi dua:
1.Orang yang tinggal di daerah tersebut
2.Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.
Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ.
Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.
Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang
menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.
Masalah-masalah kependudukan dipelajari dalam ilmu Demografi.
Berbagai aspek perilaku menusia dipelajari dalam sosiologi, ekonomi, dan
geografi. Demografi banyak digunakan dalam pemasaran, yang berhubungan erat
dengan unit-unit ekonmi, seperti pengecer hingga pelanggan potensial.
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu,
dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah
populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan
pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada
manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai
pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk
dunia.
Melihat semakin besar perkembangan penduduk Indonesia itu
yang membuat hal-hal kompleks terjadi di dalam contohnya
1.Masalah ekonomi
2.Kesenjangan sosial
3.Kriminalitas
4.Kemiskinan
Oleh karena itu dalam hal ini perkembangan penduduk Indonesia
mesti diperhatikan dengan serius agar setiap orang memiliki kesempatan untuk
hidup dengan layak sebagaimana denga mestinya
PEMBAHASAN
A.Landasan perkembangan penduduk Indonesia
Penduduk adalah orang atau
orang-orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negara, dan pulau) yang
tercatat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat
tersebut. Berdasarkan tempat lahir dan lama tinggal penduduk suatu daerah dapat
dibedakan menjadi empat golongan, yaitu penduduk asli, penduduk pendatang,
penduduk sementara, dan tamu. Penduduk asli adalah orang yang menetap sejak
lahir. Penduduk pendatang adalah orang yang menetap, tetapi lahir dan berasal
dari tempat lain. Penduduk sementara adalah orang yang menetap sementara waktu
dan kemungkinan akan pindah ke tempat lain karena alasan pekerjaan, sekolah,
atau alasan lain. Adapun tamu adalah orang yang berkunjung ke tempat tinggal
yang baru dalam rentang waktu beberapa hari dan akan kembali ke tempat asalnya.
Yang mendasari perkembangan
penduduk di Indonesia adalah banyaknya masyarakat yang menikahkan anaknya yang
masih muda. Dan gagalnya program keluarga berencana yang di usung oleh
pemerintah untuk menekan jumlah penduduk. Karena factor – factor tersebut tidak
berjalan dengan semestinya, maka penduduk Indonesia tidak terkendali dalam
perkembangannya. Seharusnya dengan dua orang anak cukup, maka ini lebih dari
dua orang dalam setiap suami istri. Karena perkembangan penduduk yang sangat
tidak terkendali, maka banyak terjadinya kemiskinan, pengangguran,
kriminalitas, gelandangan, anak jalanan, dan sebagainya. Dan masalah permukiman
yang tidak efisien lagi. Banyaknya rumah yang lingkungannya kumuh dapat
menyebabkan berbagai macam penyakit. Oleh sebab itu, 50% penduduk Indonesia
hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan.
Pertumbuhan atau perkembangan
penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu :
1.fertilitas
Fertilitas sebagai istilah
demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita
atau sekelompok wanita.
2.mortalitas
Mortalitas atau kematian adalah
peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa
terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
3.migrasi
Migrasi adalah perpindahan penduduk
dengan tujuan untuk menetap di suatu tempat ke tempat yang lain melampaui batas politik/Negara atau batas administratif
atau batas bagian dalam suatu Negara.jadi migrasi sering diartikan sebagai
perpindahan relativf dari suatu tempat ketempat yang lain
Menurut Evereet S.lee ada 4 faktor
yang menyebabkan terjadinya migrasi :
1.faktor-faktor yang terdapat di
daerah asal
2.faktor-faktor yagn terdapt di
tempat tujuan
3.faktor-faktor yang menghambat
4.faktor-faktor pribadi
B.pertambahan penduduk dan lingkungan pemukiman
Penduduk dunia saat ini telah
mencapai lebih dari 6 miliar, dimana di antara jumlah tersebut, 80 persen
tinggal di negara-negara berkembang. Sementara itu, United Nations (2001)
memproyeksikan bahwa penduduk perkotaan di negara-negara berkembang terus
meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,4 persen per tahun. Angka ini
merupakan dua kali lipat angka pertumbuhan penduduk total negaranegara
berkembang pada umumnya, yakni sekitar 1,2 persen. Meski penduduk perkotaan di
negara-negara maju juga meningkat dengan angka pertumbuhan yang lebih besar
daripada angka pertumbuhan penduduk totalnya, dan juga angka urbanisasinya jauh
lebih besar daripada negara-negara berkembang, pertumbuhan perkotaan di Negara
negara berkembang tetap lebih cepat disertai dengan meningkatnya penduduk
perkotaan secara absolut.
Sensus Penduduk 2000 menunjukkan
bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia telah mencapai lebih dari 85 juta
jiwa, dengan laju kenaikan sebesar 4,40 persen per tahun selama kurun
1990-2000. Jumlah itu kira-kira hampir 42 persen dari total jumlah penduduk.
Mengikuti kecenderungan tersebut,
dewasa ini (2005) diperkirakan bahwa jumlah penduduk perkotaan telah melampaui
100 juta jiwa, dan kini hampir setengah jumlah penduduk Indonesia tinggal di
wilayah perkotaan. Hal ini tentu saja berdampak sangat luas pada upaya
perencanaan dan pengelolaan pembangunan wilayah perkotaan, termasuk pula
lingkungan pemukiman perkotaan yang ikut bertambah populasinya.
Meningkatnya proporsi penduduk yang
tinggal di perkotaan dapat berarti bahwa penduduk berbondong-bondong pindah
dari perdesaan ke perkotaan, atau dengan kata lain penduduk melakukan
urbanisasi.
Secara demografis sumber
pertumbuhan penduduk perkotaan adalah pertambahan penduduk alamiah, yaitu
jumlah orang yang lahir dikurangi jumlah yang meninggal; migrasi penduduk
khususnya dari wilayah perdesaan (rural) ke wilayah perkotaan (urban); serta
reklasifikasi, yaitu perubahan status suatu desa (lokalitas), dari lokalitas
rural menjadi lokalitas urban, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam
Sensus oleh Badan Pusat Statistik.
Pertambahan penduduk alamiah berkontribusi
sekitar sepertiga bagian sedangkan migrasi dan reklasifikasi memberikan andil
dua per tiga kepada kenaikan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia, dalam
kurun 1990-1995. Dengan kata lain migrasi sesungguhnya masih merupakan faktor
utama dalam penduduk perkotaan di Indonesia.
Kegiatan industri dan jasa di
kota-kota tersebut yang semakin berorientasi pada perekonomian global, telah
mendorong perkembangan fisik dan sosial ekonomi kota, namun semakin memperlemah
keterkaitannya (linkages) dengan ekonomi lokal, khususnya ekonomi perdesaan.
Dampak yang paling nyata hanyalah
meningkatnya permintaan tenaga kerja, yang pada gilirannya sangat memacu laju
pergerakan penduduk dari desa ke kota.
Tingkat pertumbuhan penduduk yang
tidak terkendali telah mengakibatkan munculnya kawasan-kawasan permukiman kumuh
dan squatter (permukiman liar). Untuk mencapai upaya penanganan yang
berkelanjutan tersebut, diperlukan penajaman tentang kriteria permukiman kumuh
dan squatter dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta
lingkungannya. Pemahaman yang komprehensif kriteria tersebut akan memudahkan
perumusan kebijakan penanganan serta penentuan indikator keberhasilannya.
Rumah pada hakekatnya merupakan
kebutuhan dasar (basic needs) manusia selain sandang dan pangan, juga
pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu maka dalam upaya penyediaan perumahan
lengkap dengan sarana dan prasarana permukimannya, semestinya tidak sekedar
untuk mencapai target secara kuantitatif (baca: banyaknya rumah yang tersedia),
semata-mata, melainkan harus dibarengi pula dengan pencapaian sasaran secara
kualitatif (baca: mutu dan kualitas rumah sebagai hunian), karena berkaitan
langsung dengan harkat dan martabat manusia selaku pemakai. Artinya bahwa
pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak, akan dapat
meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan di dalam
masyarakat Indonesia perumahan merupakan pencerminan dan pengejawatahan dari
diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam satu kesatuan dan
kebersamaan dalam lingkungan alamnya.
C.pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan
Pertumbuhan penduduk adalah
perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu
dibandingkan waktu sebelumnya. Misalnya pertumbuhan penduduk Indonesia dari
tahun 1995 ke tahun 2000 adalah perubahan jumlah penduduk Indonesia dari tahun
1995 sampai 2000.
Selain merupakan sasaran
pembangunan, penduduk juga merupakan pelaku pembangunan. Maka kualitas penduduk
yang tinggi akan lebih menunjang laju pembangunan ekonomi. Usaha yang dapat
dilakukan adalah meningkatkan kualitas penduduk melalui fasilitas pendidikan,
perluasan lapangan pekerjaan dan penundaan usia kawin pertama.
Di negara-negara yang anggaran
pendidikannya paling rendah, biasanya menunjukkan angka kelahiran yang tinggi.
Tidak hanya persediaan dana yang kurang, tetapi komposisi usia secara piramida
pada penduduk yang berkembang dengan cepat juga berakibat bahwa rasio antara
guru yang terlatih dan jumlah anak usia sekolah akan terus berkurang.
Akibatnya, banyak negara yang sebelumnya mengarahkan perhatian terhadap
pendidikan universitas, secara diam-diam mengalihkan sasarannya.
Helen Callaway, seorang ahli
antropologi Amerika yang mempelajari masayakat buta huruf, menyimpulkan bahwa
perkembangan ekonomi dan perluasan pendidikan dasar telah memperluas jurang
pemisah antara pria dan wanita. Hampir di mana-mana pria diberikan prioritas
untuk pendidikan umum dan latihan-latihan teknis. Mereka adalah orang-orang
yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia. Sebaliknya pengetahuan
dunia ditekan secara tajam pada tingkat yang terbawah.
Pertambahan penduduk yang cepat,
lepas daripada pengaruhnya terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan,
cenderung untuk menghambat perimbangan pendidikan. Kekurangan fasilitas
pendidikan menghambat program persamaan/perimbangan antara laki-laki dan
wanita, pedesaan dan kota, dan antara bagian masyarakat yang kaya dan miskin.
Pengaruh daripada dinamika penduduk
terhadap pendidikan juga dirasakan pada keluarga. Penelitian yang dilakukan
pada beberapa negara dengan latar belakang budaya yang berlainan menunjukkan
bahwa jika digabungkan dengan kemiskinan, keluarga dengan jumlah anak banyak
dan jarak kehamilan yang dekat, menghambat perkembangan berfikir anak-anak,
berbicara dan kemauannya, di samping kesehatan dan perkembangan fisiknya.
Kesulitan orang tua dalam membiayai anak-anak yang banyak, lebih mempersulit
masalah ini.
Pertambahan penduduk yang cepat
menghambat program-program perluasan pendidikan, juga mengarah pada aptisme di
dunia yang kesulitan untuk mengatasinya.
Tingkat pendidikan adalah tahapan
pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan
yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan (UU RI No. 20 Tahun 2003 Bab
I, Pasal I ayat 8).
Jalur pendidikan terdiri atas
pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan
memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sebagai persiapan untuk memasuki
pendidikan dasar diselenggarakan kelompok belajar yang disebut pendidikan
prasekolah. Pendidikan prasekolah belum termasuk jenjang pendidikan formal,
tetapi baru merupakan kelompok sepermainan yang menjembatani anak antara
kehidupannya dalam keluarga dengan sekolah.
Tingkat Pendidikan Dasar
Pendidikan dasar diselenggarakan
untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa
pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan menengah. Oleh karena itu
pendidikan dasar menyediakan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk
memperoleh pendidikan yang bersifat dasar yang berbentuk Sekolah Dasar (SD)
atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau
bentuk lain yang sederajat. UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan dasar dan wajib
belajar pada Pasal 6 Ayat 1 bahwa, “Setiap warga negara yang berusia 7 sampai
dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
Tingkat Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah yang lamanya
tiga tahun sesudah pendidikan dasar, di selenggarakan di SLTA (Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas) atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam
hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar,
dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan
tinggi ataupun memasuki lapangan kerja.
Pendidikan menengah terdiri atas
pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah
luar biasa, pendidikan menengah kedinasan dan pendidikan menengah keagamaan (UU
No. 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 18 Ayat 1-3)
Tingkat Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi merupakan
kelanjutan pendidikan menengah, yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta
didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik
dan/atau profesional yang yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
Untuk dapat mencapai tujuan
tersebut lembaga pendidikan tinggi melaksanakan misi “Tridharma” pendidikan
tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
dalam ruang lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan wilayah pendidikan
nasional.
Pendidikan tinggi juga berfungsi
sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan
perkembangan internasional. Untuk itu dengan tujuan kepentingan nasional,
pendidikan tinggi secara terbuka dan selektif mengikuti perkembangan kebudayaan
yang terjadi di luar Indonesia untuk di ambil manfaatnya bagi pengembangan
bangsa dan kebudayaan nasional. Untuk dapat mencapai dan kebebasan akademik,
melaksanakan misinya, pada lembaga pendidikan tinggi berlaku kebebasan mimbar
akademik serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengolaan lembaganya.
Satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi di sebut perguruan tinggi yang dapat
berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
Akademi merupakan perguruan tinggi
yang menyelenggaran pendidikan terapan dalam suatu cabang atau sebagian cabang
ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian tertentu.
Politeknik merupakan perguruan
tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang
pengetahuan khusus.
Sekolah tinggi ialah perguruan tinggi
yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu
disiplin ilmu atau bidang tertentu.
Institut ialah perguruan tinggi
terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik
dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis.
Universitas ialah perguruan tinggi
yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional
dalan sejumlah disiplin ilmu tertentu.
Pendidikan yang bersifat akademik
dan pendidikan profesional memusatkan perhatian terutama pada usaha penerusan,
pelestarian, dan pengembangan peradaban, ilmu, dan teknologi, sedangkan
pendidikan yang bersifat profesional memusatkan perhatian pada usaha peradaban
serta penerapan ilmu dan teknologi. Dalam rangka pengembangan diri, bangsa, dan
negara.
Output pendidikan tinggi diharapkan
dapat mengisi kebutuhan yang beraneka ragam dalam masyarakat. Dari segi peserta
didik kenyataan menunjukkan bahwa minat dan bakat mereka beraneka ragam.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka perguruan tinggi di susun dalam
multistrata. Suatu perguruan tinggi dapat menyelenggarakan gerakan satu strata
atau lebih. Strata dimaksud terdiri dari S0 (non strata) atau program diploma,
lama belajarnya 2 tahun (D2) atau tiga tahun (D3), juga program nongelar. S1
(program strata satu), lama belajarnya empat tahun, dengan gelar sarjana, S2
(Program strata dua) atau program pasca sarjana, lama belajarnya dua tahun
sesudah S1, dengan gelar magister, S3 (program strata tiga atau program doctor),
lama belajarnya tiga tahun sesudah S2, dengan gelar doktor.
Program diploma atau program
nongelar memberi tekanan pada aspek praktis profesional sedangkan program gelar
memberi tekanan pada aspek ataupun aspek akademik profesional.
Disamping program diploma dan
program sarjana, pendidikan tinggi (dalam hal ini LPTK atau Lembaga Pendidikan
Tenaga Kependidikan) dapat juga menyelenggarakan program Akta mengajar yaitu
Akta III, Akta IV, dan Akta V. Program ini diadakan untuk melayani kebutuhan
akan tenaga mengajar di satu sisi dan pada sisi yang lain untuk melindungi
profesi guru (tenaga kependidikan). Dengan ini dimaksudkan bahwa seorang hanya
dianggap sah memiliki kewenangan
mengajar jika memiliki sertifikat atau akta mengajar, Program Akta Mengajar merupakan
program paket kependidikan sebesar 20 SKS atau untuk lama studi satu semester
(6 bulan) bagi masing-masing jenjang Akta.
D.Pertumbuhan Penduduk dan Penyakit Yang Berkaitan
dengan Lingkungan Hidup
Dalam dalam masalah ini maka
penduduk tidak aka jauh dengan masalah kesehatan atau penyakit yang melanda
penduduk tersebut,dikarenakan lingkungan yang kurang terawat ataupun pemukiman
yang kumuh,seperti limbah pabrik,selokan yang tidak terawat yang menyebabkan
segala penyakit akan melanda para penghuni wilayah tersebut yang mengakibatkan
kematian dan terjadi pengurangan jumlah penduduk.
Untuk menjamin kesehatan bagi semua
orang di lingkunan yang sehat, perlu jauh lebih banyak daripada hanya
penggunaan teknologi medikal, atau usaha sendiri dalam semua sektor kesehatan.
Usaha-usaha secara terintegrasi
dari semua sektor, termasuk organisasi-organisasi, individu-individu, dan
masyarakat, diperlukan untuk pengembangan pembangunan sosio-ekonomi yang
berkelanjutan dan manusiawi, menjamin dasar lingkungan hidup dalam
menyelesaikan masalah-masalah kesehatan.
Seperti semua makhluk hidup,
manusia juga bergantung pada lingkungannya untuk memenuhi keperluan-keperluan
kesehatan dan kelangsungan hidup.
Kesehatanlah yang rugi apabila
lingkungan tidak lagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia akan makanan, air,
sanitasi, dan tempat perlindungan yang cukup dan aman- karena kurangnya
sumber-sumber atau distribusi yang tidak merata.
Kesehatanlah yang rugi apabila
orang-orang menghadapi unsur-unsur lingkungan yang tidak ramah- seperti
binatang-binatang mikro, bahan-bahan beracun, musuh bersenjata atau supir-supir
yang mabuk.
Kesehatan manusia adalah keperluan
dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Tanpa kesehatan, manusia tidak dapat
membangun apa pun, tidak dapat menentang kemiskinan, atau melestarikan
lingkungan hidupnya. Sebaliknya, pelestarian lingkungan hidup merupakan hal
pokok untuk kesejahteraan manusia dan proses pembangunan. Lingkungan yang sehat
menghasilkan masyarakat yang sehat, sebaliknya lingkungan yang tidak sehat
menyebabkan banyak penyakit
Kemampuan manusia untuk mengubah
atau memoditifikasi kualitas lingkungannya tergantung sekali pada taraf sosial
budayanya. Masyarakat yang masih primitif hanya mampu membuka hutan secukupnya
untuk memberi perlindungan pada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang sudah
maju sosial budayanya dapat mengubah lingkungan hidup sampai taraf yang
irreversible. Prilaku masyarakat ini menentukan gaya hidup tersendiri yang akan
menciptakan lingkungan yang sesuai dengan yang diinginkannya mengakibatkan
timbulnya penyakit juga sesuai dengan prilakunya tadi. Dengan demikian eratlah
hubungan antara kesehatan dengan sumber daya social ekonomi. WHO menyatakan
“Kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental dan sosial
serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit”.Dalam Undang Undang No. 9
Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan. Dalam Bab 1,Pasal 2 dinyatakan bahwa
“Kesehatan adalah meliputi kesehatan badan (somatik),rohani (jiwa) dan sosial
dan bukan hanya deadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan”.
Definisi ini memberi arti yang sangat luas pada kata kesehatan. Keadaan
kesehatan lingkungan di Indonesia masih merupakan hal yang perlu mendapaat
perhatian, karena menyebabkan status kesehatan masyarakat berubah seperti:
Peledakan penduduk, penyediaan air bersih, pengolalaan sampah,pembuangan air
limbah penggunaan pestisida, masalah gizi, masalah pemukiman, pelayanan
kesehatan, ketersediaan obat, populasi udara, abrasi pantai,penggundulan hutan
dan banyak lagi permasalahan yang dapat menimbulkan satu model penyakit.
Jumlah penduduk yang sangat besar
19.000 juta harus benar-benar ditangani masalah.pemukiman sangat penting
diperhatikan. Pada saat ini pembangunan di sektor perumahan sangat berkembang,
karena kebutuhan yang utama bagi masyarakat. Perumahan juga harus memenuhi
syarat bagi kesehatan baik ditinjau dari segi bangungan, drainase, pengadaan
air bersih, pentagonal sampah domestik uang dapat menimbulkan penyakit infeksi
dan ventilasi untuk pembangunan asap dapur. Indonesia saat ini mengalami
transisi dapat terlihat dari perombakan struktur ekonomi menuju ekonomi
industri, pertambahan jumlah penduduk, urbanisasi yang meningkatkan jumlahnya,
maka berubahlah beberapa indikator kesehatan seperti penurunan angka kematian
ibu, meningkatnya angka harapan hidup ( 63 tahun ) dan status gizi. Jumlah
penduduk terus bertambah, cara bercocok tanam tradisional tidak lagi dapat
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan kemampuan daya pikir manusia, maka
manusia mulai menemukan mesin-mesin yang dapat bekerja lebih cepat dan efisien
si dari tenaga manusia.
E. Perumbuhan Penduduk dan Kelaparan
Pertumbuhan penduduk adalah
perubahan suatu wilayah yang dikarenakan bertambahnya angka kelahiran maupun
berkurangnya jumlah penduduk yang dikarenakan angka kematian
bertambah,perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain atau ke tempat
lain seperti migrasi,transmigrasi dab sebagainya. Jumlah penduduk disuatu
wilayah saat ini sangat mencemaskan selain bertambahnya jumlah penduduk maka
semakin sempit pula bagi mereka yang untuk mendapatka lapangan pekerjaan
ataupun untuk mencari mata pencarian mereka untuk menjalani kebutuhan
hidup,karena dapat menimbulkan angka kelaparan di bangsa ini akan bertambah
yang disebabkan masalah tadi seperti sulitnya untuk berusaha mendapatkan kerja
untuk mencukupi kebutuhan hidup karena semaki padatnya penduduk maka semakin
sempit pula peluang mereka untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Dari
masalah tersebut maka angka kematian pun semakin bertambah,dan bisa merepotkan
para pemerintah untuk menyensus penduduk yang bertempat tinggal,walaupun
pemerintah sudah mencanangkan program untuk keluarga yang berencana tetapi
sulit untuk bagi kita menjalankan perintah tersebut dikarenakan masalah ekonomi
dan kebutuhan yang mendesak. Maka dari itu semoga pemerintah bisa lebih tegas
lagi untuk menjalankan program tersebut di antaranya mencegah orang untuk
bermigrasi,karena dengan migrasi banyak orang yang menganggur dan menyusahkan
pemerintah untuk menyensus selain itu para migrasi yang tidak bekerja hanya
menjadi pengemis jalanan yang menyebabkan kepadatan penduduk yang sia – sia dan
menyebabkan banyak orang yang kelaparan yang bisa mengakibatkan kematian.
F.kemiskinan dan keterbelangkangan
Kemiskinan merupakan permasalah
yang paling susah diatasi diseluruh dunia, terutama di Negara kita, bangsa
Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang
adil dan makmur Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga
selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena
pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini
terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Pada dasarnya ada dua faktor
penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di
Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini
cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal
itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman
sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan
persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan,
bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.
Kedua data ini pada dasarnya
ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan
asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada
kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan
tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar
yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi,
organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara
lokal. Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis
untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal
(pemerintah kabupaten/kota).
Mengenai keterbelangan khususnya
dalam bidan ilmu pengetahuan dan tehnologi masyarakat indonesia belum seberapa
kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Jepang, Cina, Korea,
dll. Penduduk indonesia terutama didaerah pelosok/pedesaan masih minim tentang
ilmu pengetahuan maupun tehnologi,
dalam hal ini “Haruskah Kita diam
dengan kenyataan tersebut ???” menurut saya pemerintah harus berupaya
meningkatkan pendidikan diberbagai daerah karena pendidikan merupakan salah
satu pendorong untuk mengurangi kemiskinan, jikalau anak-anak bangsa indonesia
maju akan pendidikan berarti dapat mengimbangi negara lain, kita tidak perlu
lagi memerluka tenaga kerja yang propesional dari negara yang lain,tetapi kita
dapat memamfaatkan pemuda-pemudi indonesia yang memiliki skill dan pengetahuan.
Secara sosiologis, kebodohan,
kemiskinan dan keterbelakangan ditentukan oleh tiga faktor; yakni kesadaran
manusia, struktur yang menindas, dan fungsi struktur yang tidak berjalan
semestinya. Dalam konteks kesadaran, kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan
biasanya merujuk pada kesadaran fatalistik dan menyerah pada “takdir”. Suatu
kondisi diyakini sebagai pemberian Tuhan yang harus diterima, dan perubahan
atas nasib yang dialaminya hanya mungkin dilakukan oleh Tuhan. Tak ada usaha
manusia yang bisa mengubah nasib seseorang, jika Tuhan tak berkehendak.
Kesadaran fatalistik bersifat pasif dan pasrah serta mengabaikan kerja keras.
Kesadaran ini tampaknya dimiliki
sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga kemiskinan, kebodohan dan
keterbelakangan diterima sebagai takdir yang tak bisa ditolak. Bahkan,
penerimaan terhadap kondisi itu merupakan bagian dari ketaatan beragama dan
diyakini sebagai kehendak Tuhan.
Kesadaran keberagamaan yang
fatalistik itu perlu dikaji ulang. Pasalnya, sulit dipahami jika manusia tidak
diberi kebebasan untuk berpikir dan bekerja keras. Kesadaran fatalistik akan
mengurung kebebasan manusia sebagai khalifah di bumi. Sementara sebagai
khalifah, manusia dituntut untuk menerapkan ajaran dalam konteks dunia dan
akhirat. Oleh karena itu, kemiskinan dan kebodohan, wajib diubah. Bahkan,
kewajiban itu adalah bagian penting dari kesadaran manusia.
Faktor penyebab lain yang
menyebabkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan karena otoritas
struktural yang dominan. Kemiskinan, misalnya, bisa disebabkan oleh ulah
segelintir orang di struktur pemerintahan yang berlaku tidak adil. Kemiskinan
yang diakibatkan oleh problem struktural disebut “kemiskinan struktural”. Yaitu
kemiskinan yang sengaja diciptakan oleh kelompok struktural untuk tujuan-tujuan
politik tertentu. Persoalan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan juga
disebabkan karena tidak berfungsinya sistem yang ada. Sebab orang-orang yang
berada dalam sistem tidak memiliki kemampuan sesuai dengan posisinya. Akibatnya
sistem berjalan tersendat-sendat, bahkan kacau. Kesalahan menempatkan orang
tidak sesuai dengan kompetensinya (one man in the wrong place) bisa
mengakibatkan kondisi bangsa ini menjadi fatal.
Kondisi masyarakat Indonesia yang
masih berkubang dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, jelas
berseberangan dengan prinsip-prinsip fitrah manusia. Fitrah manusia adalah
hidup layak, berpengetahuan, dan bukan miskin atau bodoh. Untuk mengentaskan
masyarakat Indonesia dari kubangan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan,
pemerintah perlu mengambil kebijakan strategis. Kebijakan strategis tersebut
membutuhkan suatu jalur yang dipandang paling efektif. Dalam konteks inilah
penulis berpendapat bahwa pendidikan merupakan satu-satunya jalur paling
efektif untuk mengentaskan seluruh problem sosial di Indonesia.
Meskipun persoalan kemiskinan bisa
saja disebabkan karena struktur dan fungsi struktur yang tidak berjalan, akan
tetapi itu semua mengisyaratkan pada faktor manusianya. Struktur jelas buatan
manusia dan dijalankan oleh manusia pula. Jadi, persoalan kemiskinan yang
bertumpu pada struktur dan fungsi sistem jelas mengindikasikan problem
kesadaran manusianya. Dengan demikian, agenda terbesar pendidikan nasional
adalah bagaimana merombak kesadaran masyarakat Indonesia agar menjadi kritis.
Mari kita berantas kemiskinan dan
keterbelakangan, supaya bangsa ini bisa lebih maju.
PENUTUP
Pertumbuhan penduduk mempengaruhi
pada perkembangan kebudayaan maupun masalah sosial dalam masyarakat.
Perkembangan kebudayaan seperti meningkatnya pengetahuaan, kepercayaan,
kesenian, moral, hukum, dan adatistiadat dalam masyarakat. masalah sosial
seperti kurangnya pangan, rendahnya pendidikan masyarakat dll. Cara mengatasi
pembludakan pertumbuhan penduduk tersebut adalah dengan Membuat Undang-Undang
yang jelas tentang umur minimum pernikahan, Program KB (keluarga berencana) dan
sosialisasi pada masyarakat.
Pertumbuhan penduduk sebuah desa di
pinggiran kota yang menyebabkan banyaknyak urban masuk pada desa yang telah
menimbulkan berbagai persoalan di kawasan itu. Berbagai persoalan yang muncul
antara lain, tata ruang desa kota yang tidak beraturan, kondisi lingkungan yang
merosot, ketahanan pangan yang terancam, konflik sosial yang cenderung
meluasdan di pertahankan oleh ekslufisitas kelompok di dalam komunitas itu dan
ancaman tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yang baik.
Hal tersebut yang mengakibatkan
Berbagai persoalan muncul dan cenderung tidak terkendali atas terbentuknya
suatu kawasan desa-kota yang tidak terencana dengan baik. Sebagai konsekwensi
dari meluasnya wilayah-wilayah perkotaan adalah berkembangnya desa-desa di
daerah pinggiran kota menjadi kawasan desa-kota. Fenomena ini hampir terjadi di
berbagai kota di Indonesia dan hingga saat ini tidak ada suatu sistem
perencanaan yang terpadu untuk mengatasi persoalan itu.
Untuk mengatasi hal itu perlu
adanya suatu perencanaan kawasan desa-kota yang menggunakan pendekatan
kolaborasi yang memperhatikan kepentingan antar pihak baik kepentingan kota
maupun desa. Di duga, persoalan perencanaan tata ruang perkotaan selama ini
terus-menerus terjadi dan berulang karena bersifat top down atau mengabaikan
aspek partisipasi warga desa dan warga kota. Artinya, perencanaan suatu wilayah selama ini bersifat sebagai
“bahan jadi” yang harus dilaksanakan oleh para pemangku yang terkait termasuk
penduduk setempat. Padahal suatu perencanaan wilayah tidak akan berjalan dengan
baik jika tidak ada mekanisme pendukungnya.
Pengelolahan bersama diantara
perencanaan wilayah yaitu: pemerintaha daerah yang terkait, para pengembang,
DPRD sebagai wakil aspirasi politik masyarakat dan pemangku-pemangku yang
terkait beserta kelompok-kelompok masyarakat semestinya dilibatkan secara
bersama-sama dalam merencanakan dan menjalankan suatu wilayah pembangunan
perkotaan yang berkelanjutan. Mekanisme kolaborasi ini perlu dilembagakan,
seprti dalam suatu forum perkotaan(urban forum), untuk memperkuat pemerintah
daerah dalam merencanakan perluasan kota.
Daftar pustaka :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar